Harga plastik melonjak tajam, industri terancam. Beban biaya produksi yang membengkak membuat buruh kini berada di bawah bayang-bayang risiko PHK massal.
Lonjakan harga plastik menekan dunia usaha hingga merembet ke sektor ketenagakerjaan. Tekanan terhadap dunia usaha dipicu dinamika global yang semakin kompleks, terutama ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok energi dunia, termasuk di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
Gangguan tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga minyak mentah dan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia global. Selain itu, biaya logistik seperti freight, asuransi, hingga waktu pengiriman juga ikut melonjak, di tengah keterbatasan pasokan bahan baku.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan, kondisi ini mendorong kenaikan harga resin plastik yang memberi tekanan signifikan terhadap biaya operasional industri.
“Kondisi ini yang mendorong kenaikan harga resin plastik dan memberikan tekanan langsung dan signifikan terhadap biaya operasional dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada kemasan seperti makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, dan ritel,” kata Shinta, Kamis, (16/4/2026)
Shinta mengatakan, kenaikan harga bahan baku plastik saat ini sudah melampaui fluktuasi normal. Harga nafta tercatat naik hampir 45%, sementara resin PET melonjak hingga 60%. Di sisi lain, produsen kemasan memangkas kapasitas produksi sekitar 20-30%, yang berdampak pada kenaikan harga kemasan hingga 100-150%.
Menurutnya, pelaku usaha kini berada dalam posisi sulit karena harus menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen demi mempertahankan daya beli, sementara biaya produksi terus meningkat.
Ia menjelaskan, dampak tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan bertahap. Pada fase awal, perusahaan akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi operasional, seperti pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, serta menunda ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru.
“Pada tahap awal, dunia usaha akan melakukan langkah penyesuaian melalui efisiensi operasional, seperti penyesuaian jam kerja, pengurangan lembur, serta penundaan ekspansi dan rekrutmen,” imbuhnya.
Potensi PHK
Jika tekanan biaya terus meningkat dan berkepanjangan tanpa adanya kebijakan yang mendukung, kemampuan dunia usaha akan semakin terbatas. Ia memperingatkan adanya potensi pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang sangat bergantung pada kemasan plastik.
“Namun, jika tekanan biaya terus meningkat, berkepanjangan dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung, maka kemampuan dunia usaha akan semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, risiko terhadap penyerapan tenaga kerja akan meningkat, dan dalam situasi tekanan yang berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan berujung pada pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang sangat bergantung pada kemasan plastik,” jelas Shinta.
Shinta menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya respons kebijakan yang cepat, terukur, dan berimbang dari pemerintah.
Dalam jangka pendek, pemerintah diminta memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif, termasuk menjaga pasokan gas dan listrik serta memperlancar akses bahan baku yang saat ini sangat ketat.
“Pemerintah dapat mengacu pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas harga bahan baku plastic (pemerintah mengendalikan kenaikan harga bahan plastik agar tidak membebani konsumen), serta memperkuat pengawasan pada rantai pasok untuk memastikan mekanisme harga tetap wajar dan tidak membebani industri maupun konsumen, termasuk mengantisipasi potensi distorsi atau spekulasi harga plastik,” terang Shinta.
Selain itu, ia mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan penggunaan bahan baku daur ulang secara bertahap, disertai insentif bagi pelaku usaha serta dukungan investasi di industri daur ulang. Di saat yang sama, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak.
“Selain itu, dukungan fiskal dan kebijakan yang adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban regulasi baru di tengah tekanan global yang tinggi,” tuturnya.
Shinta memandang momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan impor dengan memperkuat industri petrokimia domestik, termasuk mendorong penggunaan bahan baku alternatif yang lebih stabil. Dengan langkah terintegrasi, Indonesia dapat menjaga ketahanan industri sekaligus meminimalkan dampak terhadap tenaga kerja.
